Ribuan Massa Besok Dijadwalkan Gelar Aksi di Kantor Gubernur Sumut Edy Rahmayadi

Selasa, 18 Januari 2022 15:29 WIB

Share
Ribuan Massa Besok Dijadwalkan Gelar Aksi di Kantor Gubernur Sumut Edy Rahmayadi

MEDAN, SUMUT.POSKOTA.CO.ID 

Masyarakat yang menempati lahan eks HGU PTPN II, untuk perumahan pemukiman selama berpuluh tahun, akan melakukan unjukrasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Rabu 19 Januari 2022.

Kordinator Aksi Komite Rakyat Bersatu, Johan Merdeka, mengatakan, hal yang melatar belakangi aksi ini adalah akibat ketidakpastian hak warga atas tanah, yang ditempati. Bahkan sudah sekian lama menuggu belum ada juga langkah strategi yang dibuat Tim Inventarisasi dan Identifikasi bentukan Gubsu Edy Rahmayadi. Selasa 17 Januari 2022

"Surat pemberitahuan aksi udah dilayangkan ke Polda Sumut, kekuatan massa yang akan turun berkekuatan 1.000 sampai dengan 2.000 orang atas nama Komite Rakyat Bersatu," ungkapnya.

Lebih lanjut, Johan Merdeka, mengatakan, sebelumnya di tahun 2017 yang lalu masyarakat juga pernah mengajukan permohonan pelepasan dan pendistribusian kepada Tim Inventarisasi. Tetapi tidak juga mendapatkan layanan. Warga yang akan turun tidak hanya datang dari Helvetia, Marendal maupun Selambo. Tetapi juga dari warga Binjai, Langkat, Serdang Bedagai dan Helvetia, Ini murni aksi mengenai keberlangsungan tempat hidup warga. Tanpa ada yang menunggangi. Warga juga mendesak keseriusan Gubsu Edy Rahmayadi dalam menuntaskan hak warga atas pemukiman dan perumahan di areal Eks HGU PTPN II

"Perlu di ketahui Presiden RI Bapak Ir H Joko Widodo sebenarnya sudah memerintahkan kepada Gubernur Sumut untuk redistribusi lahan itu kepada warga," kata Johan Merdeka.

Johan Merdeka juga menjelaskan memang ada tahapan yang dilakukan Tim Verifikasi dan Identifikasi bentukan Gubsu itu. Tetapi pihaknya sudah surati untuk melakukan identifikasi dan verifikasi areal tanah warga. Sayangnya, 2 bulan tidak ada tanggapan dari tim itu. Jadi, ini seperti main-main dan warga tidak mendapat kepastian atas proses yang harus dilalui.

"Warga juga khawatir atas lahan tapak rumah mereka, sebab ini zamannya mafia tanah," ungkap Johan sambil ketawa kecil,

Di sisi lain, Ketua Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (LKLH) Sumut, Indra Mingka, mendukung upaya konsentrasi massa ini agar Gubsu Edy Rahmayadi bisa 'menjewer' tim verifikasi dan identifikasi, untuk menyahuti surat warga yg meminta dilakukan verifikasi dan identifikasi tapak rumah mereka.

"Hal yang membuat warga bertanya, ada kegiatan tim itu melakukan pengukuran eks HGU PTPN II di Helvetia, tapi tidak melibatkan warga," kata Indra Mingka.

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar