Puluhan Massa Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bersatu Gelar Aksi Demo Nilai DPRD Labusel "Mandul"
Rabu, 22 Juni 2022 19:22 WIB
Share
Puluhan Massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bersatu, melakukan aksi demo ke Gedung DPRD dan Bupati Labuhan Batu Selatan, menuntut penjelasan terkait pemberhentian tenaga honorer (kontrak) dan Pemutasian ASN di lingkungan Pemkab Labusel. Rabu 22 Juni 2022.

LABUSEL,SUMUT.POSKOTA.CO.ID -  Puluhan Massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bersatu, melakukan aksi demo ke Gedung DPRD dan Bupati Labuhan Batu Selatan, menuntut penjelasan terkait pemberhentian tenaga honorer (kontrak) dan Pemutasian ASN di lingkungan Pemkab Labusel. Rabu 22 Juni 2022.

Dengan mendapat pengawalan ketat dari Polsek Kota Pinang, massa mengendarai sepeda motor dan becak bermotor, melakukan konvoi menuju Pendopo Kota Pinang hingga ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labuhan Batu Selatan

Setibanya di kantor DPRD Labusel, pengunjuk rasa menyampaikan orasi nya yang disampaikan oleh Andi syahputra Nst.

Dalam orasinya, Andi mengatakan, DPRD merupakan perwakilan  rakyat yang menyampaikan aspirsai rakyat serta  memiliki fungsi legislasi anggaran serta pengawasa.

Sayangnya, 35 anggota DPRD Labusel tidak terlihat pro aktif dalam menerima aspirasi rakyat. Bahkan, mereka juga tidak mampu menerbitkan Perda yang pro rakyat, maka dari itu kita anggap DPRD labusel "mandul" dan tidak mampu berbuat

"Anggota dewan bukan ingin  menjadikan  Labusel menjadi labusel yang maju dalam pembangunan, mereka duduk hanya karena mampu membeli suara rakyat,"kata Andi

Usai melakukan aksi dan menyampaikan aspirasinya di depan kantor DPRD labusel, para pengunjuk rasa melanjutkan aksinya ke kantor Bupati Labusel.

Setibanya di depan kantor Bupati, massa menyampaikan orasinya, meminta penjelasan Bupati Labusel tentang pemberhentian tenaga honorer (kontrak)yang tidak ada penjelasannya. Serta, tentang mutasi ASN dilingkungan Pemkab Labusel.

Karena, dinilai mengesampingkan peraturan BKN no 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi pasal 2 poin 4,5 dan 6 juga PP no 11tahun 2017 tentang menagemen Pegawai Negeri Sipil dan UU RI no 25 tahun 2014 tentang ASN  juga UU RI no 9 tahun 2015, tentang Pemerintah Daerah.

Dimana terdapat diduga adanya ke sewenang wenangan dan diduga kuat adanya jual beli jabatan, bahkan  adanya pelantikan pejabat dalam waktu dekat dengan terus bergantian,katanya. 

Halaman
1 2
Reporter: Admin Sumut
Editor: Lilik Riadi
Contributor: Khoiruddin
Sumber: -
Berita Terpopuler