4 Pulau Perbatasan Sumut-Aceh jadi Sengketa Masuk Wilayah Sumut

Jumat, 24 Juni 2022 09:47 WIB

Share
4 Pulau Perbatasan Sumut-Aceh jadi Sengketa Masuk Wilayah Sumut

MEDAN, SUMUT.POSKOTA.CO.ID

Empat pulau di perbatasan Sumatera Utara dan Aceh yang sempat disengketakan antara kedua provinsi, telah ditetapkan masuk dalam wilayah administratif Sumatera Utara. Keempat pulau tersebut yakni Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.

Penegasan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut disampaikan Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Afifi Lubis kepada wartawan.

Penetapan keempat pulau itu masuk dalam wilayah Sumatera Utara, termaktun dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri bernomor 050-145 yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

“Mendagri sudah tetapkan itu masuk wilayah Sumut, jadi Pemprov tetap konsisten mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri, ketetapan tersebut harusnya dipedomani oleh setiap pihak,” ujar Afifi, Rabu 22 Juni 2022.

Afifi melanjutkan, penetapan empat pulau tersebut sudah melewati banyak tahapan. Seperti proses verifikasi dan pembakuan nama pulau di Provinsi Sumut pada tahun 2008 oleh Tim Nasional Pembakuan Rupabumi. Hasil verifikasi tim tersebut menyebutkan, empat pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Sumut.

Sementara pernah juga dilakukan verifikasi serupa, di Provinsi Aceh oleh Tim Nasional Pembakunan Nama Rupabumi. Mereka membakukan 260 pulau di Provinsi Aceh. Namun Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang, tidak termasuk ke dalamnya.

Melansir Sindonews, Jumat 24 Juni 2022, Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumut, Zubaidi, saat ditemui di kantornya, menyayangkan ada pemberitaan yang menyebut kesepakatan tentang empat pulau tersebut sudah final.

Judul berita tersebut menyebutkan, dalam rapat pembahasan tindak lanjut hasil survei secara faktual Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan dan Panjang, di Jakarta, pada 20 Juni 2022, Pemprov Sumut sepakat. Padahal, Pemprov menegaskan pulau tersebut masih berada di wilayah Sumut, sesuai Keputusan Mendagri Nomor 050-145.

“Berita itu tidak benar, kami (Pemprov Sumut) dalam rapat itu menyampaikan bahwa Pemprov tetap mempedomani keputusan Mendagri itu, jadi tidak ada kesepatakan dari kami. Jika Mendagri sudah memutuskan pulau itu ada di Sumut, ya kita pedomanilah itu,” tukasnya.*

Halaman
1 2
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar