Marak Ilegal Mining di Pasbar, SPPRB Sumut Desak Kapolres Pasaman Barat Tegakkan Hukum

Senin, 15 Agustus 2022 11:52 WIB

Share
Marak Ilegal Mining di Pasbar, SPPRB Sumut Desak Kapolres Pasaman Barat Tegakkan Hukum
Sekjen SPPRB Sumut Muhammad Amin, SPdI

MEDAN SUMUT.POSKOTA.CO.ID -  Serikat Perantau Peduli Ranah Batahan Sumatera Utara (SPPRB Sumut) desak Kapolres Pasaman Barat (Pasbar) tegakkan hukum dan usut tuntas praktik tambang emas ilegal (ilegal mining) dan Perambahan Hutan (iliegal loging) di Kecamatan Ranah Batahan (Rabat) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Hal itu disampaikan oleh Sekjen SPPRB Sumut Muhammad Amin, SPdI kepada awak media pada Senin 15 Agustus 2022, di Medan.

Muhammad Amin, SPdI atau Amin Sekjen SPPRB Sumut didampingi Abdurrohman, SSos MSi Penasehat, Eka Putra Zakran, SH MH, Ketua, Rizalman, SH Wakil Ketua, Muharram, SH Wakil Ketua, Dona Rizaka Lubis, SPdI MPd Wakil Ketua dan Abdul Khoir Bendahara mengatakan, SPPRB Sumut serius mengawal kasus tambang emas ilegal di Nagari Rabat, Kab. Pasbar ini.

"Ya, kami SPPRB Sumut serius mengawal kasus ini, karena kami perantau asal Nagari Batahan tidak mau saudara atau anak cucu kami menjadi korban pencemaran lingkungan akibat praktik tambang ilegal ini. Sebab itu, kami mendesak Kapolres Pasbar agar bertindak tegas dan mengusut tuntas praktik ilegal mining di tanah kelahiran kami ini, kata Amin.

Dikatakan Amin, kita juga meminta agar Bupati bersikap, jika tidak ada izin diberikan, maka Bupati juga harus turun tangan mendesak aparat Kepolisian untuk menangkap para pelaku Ilegal mining dan ilegal loging tersebut, kata Amin.

"Jangan ada pembiaran, bagi kami ini masalah serius, karena saat ini telah terjadi pencemaran lingkungan. Air sungai keruh dan gatal-gatal, tidak bisa untuk mandi, bila dibiarkan tambang liar dihulu sungai maka berpotensi menyebabkan banjir, warga dihilir sungai yang akan menderita, ujarnya.

Pria kelahiran Taming Batahan ini membeberkan, keselamatan masyarakat yang sebagain besar menggantungkan diri pada aliran Sungai Batang Batahan untuk minum dan mandi jauh lebih penting dari pada keberadaan tambang liar tersebut. Titik lokasi yang paling parah saat ini selain di Sungai Batang Batahan adalah Sungai Batang Taming, lebih 6 tahun tambang liar beroperasi disana, tapi aparat terkesan membiarkan. Padahal sudah nyata-nyata bahwa beroperasinya tambang ilegal jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Makanya kita meminta harus ada tindakan tegas, aparat terkait tidak boleh diam terhadap masalah ini, beber Amin.

Disamping itu tak ada alasan, kami dari SPPRB Sumut secara tegas mendesak agar aparat mengusut tuntas praktik tambang ilegal di Rabat Kab. Pasbar ini, jika tetap bandal dan beroperasi maka para pelaku wajib ditangkap dan tambang harus ditutup, tegas Amin.

Harapan kita itu, jangan sampai kasus tambang ilegal ini berlarut-larut dan warning dari kita, jangan sampai ada pihak-pihak terkait yang terlibat persekongkolan jahat dalam praktik tambang liar ini, kalau itu yang terjadi, kami tidak tinggal diam, segala upaya akan kami lakukan termasuk melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata, tandas Amin.

Reporter: Admin Sumut
Editor: Lilik Riadi
Contributor: Soir
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar