PB-PASU Nyatakan Sikap Tolak Wacana Kenaikan Biaya Penyelenggaraan Haji Tahun 2023

Selasa, 24 Januari 2023 22:59 WIB

Share
PB PASU saat membacakan Pernyataan Sikapnya untuk menolak wacana Kenaikkan biaya Haji
PB PASU saat membacakan Pernyataan Sikapnya untuk menolak wacana Kenaikkan biaya Haji

MEDAN,SUMUT.POSKOTA.CO.ID - Pengurus Besar Perkumpulan Advokat Sumatera Utara (PB-PASU) menyatakan sikap menolak adanya wacana kenaikan Biaya Penyelenggaraan Haji (BPIH), yang dilakukan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. 

Wakil Ketua Umum PB-PASU Zulkifli SH dengan tegas menyatakan, menolak adanya kenaikan harga Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebesar Rp 69.000.000 untuk tahun 2023.

"Karena akan memberatkan Rakyat Indonesia yang sudah terdaftar sebagai Calon Jemaah Haji dan sudah pasti telah melakukan pembayaran lunas," katanya. 

Akibat kebijakan tersebut terang Zulkifli maka dapat dipastikan tidak akan berangkat apabila tidak melunasi kekurangan biaya yang telah ditetapkan. 

"Bahwa kami menyoroti fakta yang sebaliknya, ternyata pada tahun 2023 Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Layanan Masyair atau Layanan Paket Haji justru menurunkan Biaya Paket Haji sebesar 30 (tiga puluh) persen lebih murah dari tahun 2022. Sehingga, mengapa Pemerintah Republik Indonesia justru menaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji pada tahun 2023 sebesar 70 (tujuh puluh) persen dari tahun 2022," terangnya. 

Masih Zulkifli menjelaskan, Pemerintah Republik Indonesia seharusnya memberikan kemudahan bagi rakyatnya yang akan menyelenggarakan ibadah haji, bukan justru mempersulit dengan menaikan biaya-biaya yang seharusnya tidak diperlukan.

Karena berdasarkan konsideras huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telah menyatakan salah satu jaminan negara atas kemerdekaan beribadah melalui pelayanan dan perlindungan bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat.

"Oleh karena itu, kami meminta kepada Yth. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia dan Ketua serta Anggota Komisi VIII DPR RI agar membatalkan kebijakan tersebut. Karena sangat memberatkan Rakyat Indonesia yang akan menyelenggarakan ibadah haji," jelasnya. 

Hal senada disampaikan Ketua Umum PB PASU Eka Putra Akan SH MH menyatakan dengan tegas menolak adanya wacana kenaikan biaya haji. 

"Usulan  kenaikan biaya haji yang dilontarkan Menteri Agama kami sebagai umat muslim sangat menolak atas ada wacana kenaikan biaya haji tersebut tahun 2023 ini," tegasnya. 

Halaman
Reporter: Admin Sumut
Editor: Lilik Riadi
Contributor: Soir
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar